PANCASILA SEBAGAI SUMBER NILAI


PANCASILA SEBAGAI SUMBER NILAI

A. PENGERTIAN NILAI

Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna
bagi manusia. Sesuatu itu bernilai berarti sesuatu itu berharga atau berguna
bagi kehidupan manusia.

Adanya dua macam nilai tersebut sejalan dengan penegasan pancasila sebagai
ideologi terbuka. Perumusan pancasila sebagai dalam pembukaan UUD 1945. Alinea 4
dinyatakan sebagai nilai dasar dan penjabarannya sebagai nilai instrumental.
Nilai dasar tidak berubah dan tidak boleh diubah lagi. Betapapun pentingnya
nilai dasar yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 itu, sifatnya belum
operasional. Artinya kita belum dapat menjabarkannya secara langsung dalam
kehidupan sehari-hari. Penjelasan UUD 1945 sendiri menunjuk adanya undang-undang
sebagai pelaksanaan hukum dasar tertulis itu. Nilai-nilai dasar yang terkandung
dalam pembukaan UUD 1945 itu memerlukan penjabaran lebih lanjut. Penjabaran itu
sebagai arahan untuk kehidupan nyata. Penjabaran itu kemudian dinamakan Nilai
Instrumental.

Nilai Instrumental harus tetap mengacu kepada nilai-nilai dasar yang
dijabarkannya Penjabaran itu bisa dilakukan secara kreatif dan dinamis dalam
bentuk-bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama dan dalam batas-batas
yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu. Penjabaran itu jelas tidak boleh
bertentangan dengan nilai-nilai dasarnya.

B. CIRI-CIRI NILAI

Sifat-sifat nilai menurut Bambang Daroeso (1986) adalah Sebagai berikut.

a. Nilai itu suatu realitas abstrak dan ada dalam kehidupan manusia. Nilai yang
bersifat abstrak tidak dapat diindra. Hal yang dapat diamati hanyalah objek yang
bernilai itu. Misalnya, orang yang memiliki kejujuran. Kejujuran adalah nilai,
tetapi kita tidak bisa mengindra kejujuran itu. Yang dapat kita indra adalah
kejujuran itu.
b. Nilai memiliki sifat normatif, artinya nilai mengandung harapan, cita-cita,
dan suatu keharusan sehingga nilai nemiliki sifat ideal (das sollen). Nilai
diwujudkan dalam bentuk norma sebagai landasan manusia dalam bertindak.
Misalnya, nilai keadilan. Semua orang berharap dan mendapatkan dan berperilaku
yang mencerminkan nilai keadilan.
c. Nilai berfungsi sebagai daya dorong/motivator dan manusia adalah pendukung
nilai. Manusia bertindak berdasar dan didorong oleh nilai yang diyakininya.
Misalnya, nilai ketakwaan. Adanya nilai ini menjadikan semua orang terdorong
untuk bisa mencapai derajat ketakwaan.
C. MACAM-MACAM NILAI

Dalam filsafat, nilai dibedakan dalam tiga macam, yaitu

a. Nilai logika adalah nilai benar salah
b. Nilai estetika adalah nilai indah tidak indah (jelek)
c. Nilai etika/moral adalah nilai baik buruk.
Berdasarkan klasifikasi di atas, kita dapat memberikan contoh dalam kehidupan.
Jika seorang siswa dapat menjawab suatu pertanyaan, ia benar secara logika.
Apabila ia keliru dalam menjawab, kita katakan salah. Kita tidak bisa mengatakan
siswa itu buruk karena jawabanya salah. Buruk adalah nilai moral sehingga bukan
pada tempatnya kita mengatakan demikian.
Contoh nilai estetika adalah apabila kita melihat suatu pemandangan, menonton
sebuah pentas pertunjukan, atau merasakan makanan, nilai estetika bersifat
subjektif pada diri yang bersangkutan. Seseorang akan merasa senang dengan
melihat sebuah lukisan yang menurutnya sangat indah, tetapi orang lain mungkin
tidak suka dengan lukisan itu. Kita tidak bisa memaksakan bahwa luikisan itu
indah.
Nilai moral adalah suatu bagian dari nilai, yaitu nilai yang menangani kelakuan
baik atau buruk dari manusia.moral selalu berhubungan dengan nilai, tetapi tidak
semua nilai adalah nilai moral. Moral berhubungan dengan kelakuan atau tindakan
manusia. Nilai moral inilah yang lebih terkait dengan tingkah laku kehidupan
kita sehari-hari.
Notonegoro dalam kaelan (2000) menyebutkan adanya 3 macam nilai. Ketiga nilai
itu adalah sebagai berikut.
a. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani
manusia atau kebutuhan ragawi manusia.
b. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat
mengadakan kegiatan atau aktivitas.
c. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia.
Nilai kerohanian meliputi

1) Nilai kebenaran yang bersumber pada akal (rasio, budi, cipta) manusia.

2) Nilai keindahan atau nilai estetis yang bersumber pada unsur perasaan
(emotion) manusia.
3) Nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumber pada unsur kehendak (karsa,
Will) manusia.

Nilai religius yang merupakan nilai keohanian tertinggi dan mutlak serta
bersumber pada kepercayaan atau keyakinan manusia.

D. PANCASILA SEBAGAI SUMBER NILAI

Diterimanya pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional membawa
konsekuensi logis bahwa nilai-nilai pancasila dijadikan landasan pokok, landasan
fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Pancasila berisi lima sila
yang pada hakikatnya berisi lima nilai dasar yang fundamental. Nilai-nilai dasar
dari pancasila tersebut adalah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Nilai Kemanusiaan
Yang Adil dan Beradab, nilai Persatuan Indonesia, nilai Kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalan permusyawaratan/perwakilan, dan nilai Keadilan
sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Dengan pernyataan secara singkat bahwa
nilai dasar Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai
persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.

1. Makna Nilai dalam Pancasila
a. Nilai Ketuhanan
Nilai ketuhanan Yang Maha Esa Mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan
bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pancipta alam semesta. Dengan nilai ini
menyatakan bangsa indonesia merupakan bangsa yang religius bukan bangsa yang
ateis. Nilai ketuhanan juga memilik arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk
memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak
berlaku diskriminatif antarumat beragama.
b. Nilai Kemanusiaan
Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan
perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan
hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya.
c. Nilai Persatuan
Nilai persatuan indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan
rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap
keanekaragaman yang dimiliki bangsa indonesia..
d. Nilai Kerakyatan
Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh
rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga
perwakilan.
e. Nilai Keadilan
Nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia mengandung makna sebagai
dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia Yang Adil dan
Makmur secara lahiriah atauun batiniah.
Nilai-nilai dasar itu sifatnya abstrak dan normatif. Karena sifatnya abstrak dan
normatif, isinya belum dapat dioperasionalkan. Agar dapat bersifat operasional
dan eksplisit, perlu dijabarkan ke dalam nilai instrumental. Contoh nilai
instrumental tersebut adalah UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Sebagai nilai dasar, nilai-nilai tersebut menjadi sumber nilai. Artinya, dengan
bersumber pada kelima nilai dasar diatas dapat dibuat dan dijabarkan nilai-nilai
instrumental penyelenggaraan negara Indonesia.
2. Nilai Pancasila menjadi Sumber Norma Hukum
Upaya mewujudkan Pancasila sebagai sumber nilai adalah dijadikannya nilai nilai
dasar menjadi sumber bagi penyusunan norma hukum di Indonesia. Operasionalisasi
dari nilai dasar pancasila itu adalah dijadikannya pancasila sebagai norma dasar
bagi penyusunan norma hukum di Indonesia. Negara Indonesia memiliki hukum
nasional yang merupakan satu kesatuan sistem hukum. Sistem hukum Indonesia itu
bersumber dan berdasar pada pancasila sebagai norma dasar bernegara. Pancasila
berkedudukan sebagai grundnorm (norma dasar) atau staatfundamentalnorm (norma
fondamental negara) dalam jenjang norma hukum di Indonesia.
Nilai-nilai pancasila selanjutnya dijabarkan dalam berbagai peraturan
perundangam yang ada. Perundang-undangan, ketetapan, keputusan, kebijaksanaan
pemerintah, program-program pembangunan, dan peraturan-peraturan lain pada
hakikatnya merupakan nilai instrumental sebagai penjabaran dari nilai-nilai
dasar pancasila.
Sistem hukum di Indonesia membentuk tata urutan peraturan perundang-undangan.
Tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketetapan MPR
No. III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan sebagai
berikut.
a. Undang-Undang Dasar 1945
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
c. Undang-undang
d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)
e. Peraturan Pemerintah
f. Keputusan Presiden
g. Peraturan Daerah
Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan
perundang-undangan juga menyebutkan adanya jenis dan hierarki peraturan
perundang-undangan sebagai berikut:
a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu)
c. Peraturan pemerintah
d. Peraturan presiden
e. Peraturan daerah.
Pasal 2 Undang-undang No. 10 Tahun 2004 menyatakan bahwa Pancasila merupakan
sumber dari segala sumber hukum negara. Hal ini sesuai dengan kedudukannya
sebagai dasar (filosofis) negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945
Alinea IV.
3. Nilai Pancasila menjadi Sumber Norma Etik
Upaya lain dalam mewujudkan pancasila sebagai sumber nilai adalah dengan
menjadikan nilai dasar Pancasila sebagai sumber pembentukan norma etik (norma
moral) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai
pancasila adalah nilai moral. Oleh karena itu, nilai pancasila juga dapat
diwujudkan kedalam norma-norma moral (etik). Norma-norma etik tersebut
selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam bersikap dan
bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Bangsa indonesia saat ini sudah berhasil merumuskan norma-norma etik sebagai
pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku. Norma-norma etik tersebut bersumber
pada pancasila sebagai nilai budaya bangsa. Rumusan norma etik tersebut
tercantum dalam ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa,
Bernegara, dan Bermasyarakat.
Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang etika Kehidupan Berbangsa, bernegara, dan
bermasyarakat merupakan penjabaran nilai-nilai pancasila sebagai pedoman dalam
berpikir, bersikap, dan bertingkah laku yang merupakan cerminan dari nilai-nilai
keagamaan dan kebudayaan yang sudah mengakar dalam kehidupan bermasyarakat
a. Etika Sosial dan Budaya
Etika ini bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan
kembali sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling
mencintai, dan tolong menolong di antara sesama manusia dan anak bangsa. Senafas
dengan itu juga menghidupkan kembali budaya malu, yakni malu berbuat kesalahan
dan semua yang bertentangan dengan moral agama dan nilai-nilai luhur budaya
bangsa. Untuk itu, perlu dihidupkan kembali budaya keteladanan yang harus
dimulai dan diperlihatkan contohnya oleh para pemimpin pada setiap tingkat dan
lapisan masyarakat.
b. Etika Pemerintahan dan Politik
Etika ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan
efektif; menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan
keterbukaan, rasa tanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat; menghargai
perbedaan; jujur dalam persaingan; ketersediaan untuk menerima pendapat yang
lebih benar walau datang dari orang per orang ataupun kelompok orang; serta
menjunjung tinggi hak asasi manusia. Etika pemerintahan mengamanatkan agar para
pejabat memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada
publik, siap mundur apabila dirinya merasa telah melanggar kaidah dan sistem
nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan
negara.
c. Etika Ekonomi dan Bisnis
Etika ekonomi dan bisnis dimaksudkan agar prinsip dan perilaku ekonomi, baik
oleh pribadi, institusi maupun pengambil keputusan dalam bidang ekonomi, dapat
melahirkan kiondisi dan realitas ekonomi yang bercirikan persaingan yang jujur,
berkeadilan, mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi dan
kemampuan bersaing, serta terciptanya suasana kondusif untuk pemberdayaan
ekonomi rakyat melalui usaha-usaha bersama secara berkesinambungan. Hal itu
bertujuan menghindarkan terjadinya praktik-praktik monopoli, oligopoli,
kebijakan ekonomi yang bernuansa KKN ataupun rasial yang berdampak negatif
terhadap efisiensi, persaingan sehat, dan keadilan; serta menghindarkan perilaku
menghalalkan segala cara dalam memperoleh keuntungan.

d. Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Etika penegakan hukum dan berkeadilan dimaksudkan untuk menumbuhkan keasadaran
bahwa tertib sosial, ketenangan, dan keteraturan hidup bersama hanya dapat
diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang ada.
Keseluruhan aturan hukum yang menjamin tegaknya supremasi hukum sejalan dengan
menuju kepada pemenuha rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam
masyarakat.

e. Etika Keilmuan dan Disiplin Kehidupan

Etika keilmuan diwujudkan dengan menjunjung tingghi nilai-nilai ilmu pengetahuan
dan teknologi agar mampu berpikir rasional, kritis, logis dan objektif. Etika
ini etika ini ditampilkan secara pribadi dan ataupun kolektif dalam perilaku
gemar membaca, belajar, meneliti, menulis, membahas, dan kreatif dalam
menciptakan karya-karya baru, serta secara bersama-sama menciptakan iklim
kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dengan adanya etika maka nilai-nilai pancasila yang tercermin dalamnorma-norma
etik kehidupan berbangsa dan bernegara dapat kita amalkan. Untuk berhasilnya
perilaku bersandarkan pada norma-norm aetik kehidupan berbangsa dan bernegara,
ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai berikut.
a. Proses penanaman dan pembudayaan etika tersebut hendaknya menggunakan bahasa
agama dan bahasa budaya sehingga menyentuh hati nurani dan mengundang simpati
dan dukungan seluruh masyarakat. Apabila sanksi moral tidak lagi efektif,
langkah-langkah penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan konsisten.
b. Proses penanaman dan pembudayaan etika dilakukan melalui pendekatan
komunikatif, dialogis, dan persuasif, tidak melalui pendekatan cara
indoktrinasi.
c. Pelaksanaan gerakan nasional etika berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat
secara sinergik dan berkesinambungan yang melibatkan seluruh potensi bangsa,
pemerintah ataupun masyarakat.
d. Perlu dikembangkan etika-etika profesi, seperti etika profesi hukum, profesi
kedokteran, profesi ekonomi, dan profesi politik yang dilandasi oleh pokok-pokok
etika ini yang perlu ditaati oleh segenap anggotanya melalui kode etik profesi
masing-masing.
e. Mengaitkan pembudayaan etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan
bermasyarakat sebagai bagian dari sikap keberagaman, yang menempatkan
nilai-nilai etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di samping
tanggung jawab kemanusiaan juga sebagai bagian pengabdian pada Tuhan Yang Maha
Esa.
Kesimpulan :
Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna
bagi manusia. Sesuatu itu bernilai berarti sesuatu itu berharga atau berguna
bagi kehidupan manusia.
Pancasila memiliki ciri-ciri atau sifat-sifat diantaranya Nilai itu suatu
realitas abstrak dan ada dalam kehidupan manusia, Nilai memiliki sifat normatif,
dan Nilai berfungsi sebagai daya dorong/motivator.
Pancasila berisi lima sila yang pada hakikatnya berisi lima nilai dasar yang
fundamental. Nilai-nilai dasar dari pancasila tersebut adalah nilai Ketuhanan
Yang Maha Esa, Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, nilai Persatuan
Indonesia, nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalan
permusyawaratan/perwakilan, dan nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
indonesia.

Pancasila Sebagai Sumber Nilai

Tulisan yang berhubungan

var homeUrl3 = “http://uzey.blogspot.com/”;
var maxNumberOfPostsPerLabel = 4;
var maxNumberOfLabels = 10;

maxNumberOfPostsPerLabel = 100;
maxNumberOfLabels = 3;

function listEntries10(json) {
var ul = document.createElement(‘ul’);
var maxPosts = (json.feed.entry.length <= maxNumberOfPostsPerLabel) ?
json.feed.entry.length : maxNumberOfPostsPerLabel;
for (var i = 0; i < maxPosts; i++) {
var entry = json.feed.entry[i];
var alturl;

for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
if (entry.link[k].rel == 'alternate') {
alturl = entry.link[k].href;
break;
}
}
var li = document.createElement('li');
var a = document.createElement('a');
a.href = alturl;

if(a.href!=location.href) {
var txt = document.createTextNode(entry.title.$t);
a.appendChild(txt);
li.appendChild(a);
ul.appendChild(li);
}
}
for (var l = 0; l < json.feed.link.length; l++) {
if (json.feed.link[l].rel == 'alternate') {
var raw = json.feed.link[l].href;
var label = raw.substr(homeUrl3.length+13);
var k;
for (k=0; k<20; k++) label = label.replace("%20", " ");
var txt = document.createTextNode(label);
var h = document.createElement('b');
h.appendChild(txt);
var div1 = document.createElement('div');
div1.appendChild(h);
div1.appendChild(ul);
document.getElementById('data2007').appendChild(div1);
}
}
}
function search10(query, label) {

var script = document.createElement('script');
script.setAttribute('src', query + 'feeds/posts/default/-/'
+ label +
'?alt=json-in-script&callback=listEntries10');
script.setAttribute('type', 'text/javascript');
document.documentElement.firstChild.appendChild(script);
}

var labelArray = new Array();
var numLabel = 0;

textLabel = "Kewarganegaraan";

var test = 0;
for (var i = 0; i < labelArray.length; i++)
if (labelArray[i] == textLabel) test = 1;
if (test == 0) {
labelArray.push(textLabel);
var maxLabels = (labelArray.length <= maxNumberOfLabels) ?
labelArray.length : maxNumberOfLabels;
if (numLabel < maxLabels) {
search10(homeUrl3, textLabel);
numLabel++;
}
}

Diterimanya pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional
membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai pancasila dijadikan
landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara
Indonesia. Pancasila berisi lima sila yang pada hakikatnya berisi lima
nilai dasar yang fundamental. Nilai-nilai dasar dari pancasila tersebut
adalah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan
Beradab, nilai Persatuan Indonesia, nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalan permusyawaratan/perwakilan, dan nilai
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Dengan pernyataan secara
singkat bahwa
nilai dasar Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.

1. Makna Nilai dalam Pancasila
a. Nilai Ketuhanan

Nilai
ketuhanan Yang Maha Esa Mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan
bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pancipta alam semesta. Dengan
nilai ini menyatakan bangsa indonesia merupakan bangsa yang religius
bukan bangsa yang ateis. Nilai ketuhanan juga memilik arti adanya
pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan
beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antarumat
beragama.
b. Nilai Kemanusiaan
Nilai
kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan
perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar
tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana
mestinya.
c. Nilai Persatuan
Nilai
persatuan indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam
kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan
menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa
indonesia..
d. Nilai Kerakyatan
Nilai
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari
rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat
melalui lembaga-lembaga perwakilan.
e. Nilai Keadilan
Nilai
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia mengandung makna sebagai
dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia Yang
Adil dan Makmur secara lahiriah atauun batiniah. Nilai-nilai dasar itu
sifatnya abstrak dan normatif. Karena sifatnya abstrak dan normatif,
isinya belum dapat dioperasionalkan. Agar dapat bersifat operasional
dan eksplisit, perlu dijabarkan ke dalam nilai instrumental. Contoh
nilai instrumental tersebut adalah UUD 1945 dan peraturan
perundang-undangan lainnya. Sebagai nilai dasar, nilai-nilai tersebut
menjadi sumber nilai. Artinya, dengan bersumber pada kelima nilai dasar
diatas dapat dibuat dan dijabarkan nilai-nilai instrumental
penyelenggaraan negara Indonesia.

2. Nilai Pancasila menjadi Sumber Norma Hukum
Upaya
mewujudkan Pancasila sebagai sumber nilai adalah dijadikannya nilai
nilai dasar menjadi sumber bagi penyusunan norma hukum di Indonesia.
Operasionalisasi dari nilai dasar pancasila itu adalah dijadikannya
pancasila sebagai norma dasar bagi penyusunan norma hukum di Indonesia.
Negara Indonesia memiliki hukum nasional yang merupakan satu kesatuan
sistem hukum. Sistem hukum Indonesia itu bersumber dan berdasar pada
pancasila sebagai norma dasar bernegara. Pancasila berkedudukan sebagai
grundnorm (norma dasar) atau staatfundamentalnorm (norma fondamental
negara) dalam jenjang norma hukum di Indonesia.
Nilai-nilai
pancasila selanjutnya dijabarkan dalam berbagai peraturan perundangam
yang ada. Perundang-undangan, ketetapan, keputusan, kebijaksanaan
pemerintah, program-program pembangunan, dan peraturan-peraturan lain
pada hakikatnya merupakan nilai instrumental sebagai penjabaran dari
nilai-nilai dasar pancasila.
Sistem hukum di Indonesia membentuk tata urutan peraturan perundang-undangan.
Tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketetapan MPR
No. III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan sebagai
berikut.
a. Undang-Undang Dasar 1945
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
c. Undang-undang
d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)
e. Peraturan Pemerintah
f. Keputusan Presiden
g. Peraturan Daerah
Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan
perundang-undangan juga menyebutkan adanya jenis dan hierarki peraturan
perundang-undangan sebagai berikut:
a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu)
c. Peraturan pemerintah
d. Peraturan presiden
e. Peraturan daerah.
Pasal
2 Undang-undang No. 10 Tahun 2004 menyatakan bahwa Pancasila merupakan
sumber dari segala sumber hukum negara. Hal ini sesuai dengan
kedudukannya sebagai dasar (filosofis) negara sebagaimana tertuang
dalam pembukaan UUD 1945
Alinea IV.

3. Nilai Pancasila menjadi Sumber Norma Etik
Upaya
lain dalam mewujudkan pancasila sebagai sumber nilai adalah dengan
menjadikan nilai dasar Pancasila sebagai sumber pembentukan norma etik
(norma moral) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Nilai-nilai pancasila adalah nilai moral. Oleh karena itu, nilai
pancasila juga dapat diwujudkan kedalam norma-norma moral (etik).
Norma-norma etik tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman
atau acuan dalam bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara. Bangsa indonesia saat ini sudah berhasil merumuskan
norma-norma etik sebagai pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku.
Norma-norma etik tersebut bersumber pada pancasila sebagai nilai budaya
bangsa. Rumusan norma etik tersebut tercantum dalam ketetapan MPR No.
VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, Bernegara, dan
Bermasyarakat.
Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang etika Kehidupan Berbangsa, bernegara, dan
bermasyarakat merupakan penjabaran nilai-nilai pancasila sebagai pedoman dalam
berpikir, bersikap, dan bertingkah laku yang merupakan cerminan dari nilai-nilai
keagamaan dan kebudayaan yang sudah mengakar dalam kehidupan bermasyarakat

a. Etika Sosial dan Budaya
Etika
ini bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan
kembali sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai,
saling mencintai, dan tolong menolong di antara sesama manusia dan anak
bangsa. Senafas dengan itu juga menghidupkan kembali budaya malu, yakni
malu berbuat kesalahan dan semua yang bertentangan dengan moral agama
dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Untuk itu, perlu dihidupkan
kembali budaya keteladanan yang harus dimulai dan diperlihatkan
contohnya oleh para pemimpin pada setiap tingkat dan
lapisan masyarakat.

b. Etika Pemerintahan dan Politik
Etika
ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan
efektif; menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan
keterbukaan, rasa tanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat;
menghargai perbedaan; jujur dalam persaingan; ketersediaan untuk
menerima pendapat yang lebih benar walau datang dari orang per orang
ataupun kelompok orang; serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Etika pemerintahan mengamanatkan agar para pejabat memiliki rasa
kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur
apabila dirinya merasa telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun
dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan
negara.

c. Etika Ekonomi dan Bisnis
Etika
ekonomi dan bisnis dimaksudkan agar prinsip dan perilaku ekonomi, baik
oleh pribadi, institusi maupun pengambil keputusan dalam bidang
ekonomi, dapat melahirkan kiondisi dan realitas ekonomi yang bercirikan
persaingan yang jujur, berkeadilan, mendorong berkembangnya etos kerja
ekonomi, daya tahan ekonomi dan kemampuan bersaing, serta terciptanya
suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi rakyat melalui usaha-usaha
bersama secara berkesinambungan. Hal itu bertujuan menghindarkan
terjadinya praktik-praktik monopoli, oligopoli, kebijakan ekonomi yang
bernuansa KKN ataupun rasial yang berdampak negatif terhadap efisiensi,
persaingan sehat, dan keadilan; serta menghindarkan perilaku
menghalalkan segala cara dalam memperoleh keuntungan.

d. Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan
Etika
penegakan hukum dan berkeadilan dimaksudkan untuk menumbuhkan
keasadaran bahwa tertib sosial, ketenangan, dan keteraturan hidup
bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan
seluruh peraturan yang ada. Keseluruhan aturan hukum yang menjamin
tegaknya supremasi hukum sejalan dengan menuju kepada pemenuha rasa
keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.

e. Etika Keilmuan dan Disiplin Kehidupan
Etika
keilmuan diwujudkan dengan menjunjung tingghi nilai-nilai ilmu
pengetahuan dan teknologi agar mampu berpikir rasional, kritis, logis
dan objektif. Etika ini etika ini ditampilkan secara pribadi dan
ataupun kolektif dalam perilaku gemar membaca, belajar, meneliti,
menulis, membahas, dan kreatif dalam menciptakan karya-karya baru,
serta secara bersama-sama menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya etika maka nilai-nilai
pancasila yang tercermin dalam norma-norma etik kehidupan berbangsa dan
bernegara dapat kita amalkan. Untuk berhasilnya perilaku bersandarkan
pada norma-norma etik kehidupan berbangsa dan bernegara, ada beberapa
hal yang perlu dilakukan sebagai berikut. a. Proses penanaman dan
pembudayaan etika tersebut hendaknya menggunakan bahasa agama dan
bahasa budaya sehingga menyentuh hati nurani dan mengundang simpati dan
dukungan seluruh masyarakat. Apabila sanksi moral tidak lagi efektif,
langkah-langkah penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan konsisten.
b.
Proses penanaman dan pembudayaan etika dilakukan melalui pendekatan
komunikatif, dialogis, dan persuasif, tidak melalui pendekatan cara
indoktrinasi.
c. Pelaksanaan gerakan nasional etika berbangsa,
bernegara, dan bermasyarakat secara sinergik dan berkesinambungan yang
melibatkan seluruh potensi bangsa, pemerintah ataupun masyarakat.
d.
Perlu dikembangkan etika-etika profesi, seperti etika profesi hukum,
profesi kedokteran, profesi ekonomi, dan profesi politik yang dilandasi
oleh pokok-pokok etika ini yang perlu ditaati oleh segenap anggotanya
melalui kode etik profesi masing-masing.
e. Mengkaitkan pembudayaan
etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat sebagai bagian
dari sikap keberagaman, yang menempatkan nilai-nilai etika kehidupan
berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di samping tanggung jawab
kemanusiaan juga sebagai bagian pengabdian pada Tuhan Yang MahaEsa.
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL DAN SUMBER NILAI DALAM PRAKSIS SOSIAL DAN KEBANGSAAN
Palar Batubara


  PROFIL PENULIS

  Palar Batubara

Ketua Presidium Persatuan Alumni GMNI

<!–[if !mso]>st1:*{behavior:url(#ieooui) }<![endif]–>



Gemuruh
dan gempita 100 tahun Peringatan KebangkitanNasional tentunya telah
menggelorakan kembali Semangat Kebangsaan kita semua.  Momentum
ini memberikan spirit bagi kitauntuk meyakini bahwa bangsa kita dapat
mengatasi berbagai persoalan yangmelanda, melampaui tubir jurang krisis
yang kian menganga, keluar dari dasarkebangkrutan sebagai sebuah bangsa
dan menuju kebangkitan nasional yang lebihnyata.  Di
tengah haru-biru tersebut, padahari ini, tepatnya enampuluh tiga tahun
yang lalu berlangsung peristiwabersejarah yang penting dan menjadi
landasan bagi penyelenggaraan kehidupanberbangsa dan bernegara.  Pada
tanggal 1Juni 1945 para founding fathers berkumpul dalam forum
persidangan BPUPKI untukmerumuskan dasar negara bagi Indonesia Merdeka
yang akan segera dicapai.  Hal yang sungguh luar
biasa pada momentum ituadalah sikap negarawan dan visi ke depan yang
universal dari para pemimpinpolitik kita jauh melampaui masanya. Wujud
nyata dari keberhasilan itu adalah dirumuskannya prinsip–prinsip
ber-negaradan ber-bangsa, yang digali dari Nilai-nilai Luhur Bangsa
Indonesia, danterciptanya harmoni atas perbedaan pandangan ditengah
Keragaman Budaya danLatar Belakang Pemikiran demi tercapainya Indonesia
Merdeka yang merekacita-citakan dan perjuangkan bersama.  Rumusanhasil sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 berupa konsensus sosial inilah yangkemudian kita kenal dengan Pancasila.  Pancasilaterlahir
sebagai kristalisasi perjalanan sejarah dan komitmen kebangsaansegenap
pemimpin politik pada waktu itu, dan sekaligus menjadi
cita–citakolektif tentang terselenggaranya tata kehidupan masyarakat
baru yang lebihberadab, adil makmur, dan sejahtera materil maupun
spirituil dalam wadah negarabangsa yang berdaulat sepenuhnya.  Yaitu
Indonesiayang Bhineka Tunggal Ika, negara dan bangsa yang hidup pada
Taman Sari-nyabangsa-bangsa untuk bersama-sama menyelenggarakan
Perdamaian Dunia.  Maka memperingati Hari
Lahirnya Pancasila 1Juni 1945, hal yang penting dan perlu digarisbawahi
dengan tegas, dalammengkaji dan memperbincangkannya, adalah keterbukaan
terhadap konteks waktu dansemangat jaman, aspirasi generasinya dengan
berbagai perspektif sudut pandangmereka, untuk kemudian menjadi
perspektif baru yang ditarik dari realitashistoris Indonesia dan
Pancasila, dengan realitas kekiniannya.  Perspektif
baru ini menjadi pijakan utama dalammenempatkan diri (re-posisi), guna
penataan dan pengelolaan negara dan bangsa agarberada pada ruang dan
waktu yang tepat, utamanya untuk melesatkan generasi mudakita ke masa
depan yang lebih gilang-gemilang.

Memperingati
hari lahir Pancasila 1 Juni 1945, adalahmemperbincangkan ideologi
nasional Bangsa Indonesia yang tentu saja akan dikajiberdasarkan
konteks waktu, generasi dan semangat jaman, maupun perspektif
sudutpandangnya, dan diharapkan dapat menjadi wacana yang lebih
komprehensif sertabermuara pada kegiatan dan tindakan yang nyata,
sehingga tidak terjebak dalamromantisisme, abstraksi dan angan-angan
pemikiran belaka.  Pancasila tidak bergerak pada
proseskonseptualisasi yang semakin mantap, tetapi mempunyai peran dalam
kegiatan empiriksebagai visi, orientasi dan perangkat kritik dalam
kehidupan praktis berbangsadan bernegara.  Pembudayaan
Pancasilasebagai ideologi modern harus berjalan selaras dengan proses
pembangunan bangsadalam berbagai aspeknya tanpa terjebak dalam praktik
dogmatisme dandeterminisme, serta indoktrinasi.  Indonesiadan
Pancasila adalah realitas historis dari hasil perjuangan rakyat
yangmelepaskan diri dari penjajahan dan penindasan, untuk hidup sebagai
bangsa yanglebih bermartabat dan lebih sejahtera. Pancasila
sebagai ideologi bangsa mempunyai makna fungsional sebagaipenopang
solidaritas nasional dan sekaligus sebagai sumber inspirasipembangunan
untuk mewujudkan keadilan sosial yang merata bagi seluruh
rakyatIndonesia.  Pancasila oleh para foundingfathers dimaksudkan sebagai staat fundamental norm sekaligus philosophiegrondslag.  Makna
dari hal ini adalahditempatkannya Pancasila sebagai sistem nilai yang
menjadi landasan bagipenyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara,
serta filosofi hidup bagi setiapwarga negara.  Pancasila
dengan demikianmemiliki makna emansipatif karena ada orientasi berupa
tindakan praktis dalamsetiap denyut kehidupan di Indonesia. Pancasila menjadi jiwa yang tertanam dalam setiap sanubari seluruh elemenbangsa untuk menyusun Indonesia,kini dan esok. Dalam
pengalamankehidupan kebangsaan kita, Pancasila yang telah berusia 63
tahun lamanya, telahmelampaui ruang dan waktu berdialektika dengan
dinamika jaman.  Sepanjang waktu itu, Pancasila telah menjadilandasan bagi penyelenggaraan negara dengan berbagai dinamikanya.  
Sejarah
lahirnya Pancasila memberikanpesan kepada kita bahwa Pancasila
merupakan manifestasi dari keluhuran budi dansemangat kolektifitas dari
bangsa Indonesia yang oleh para founding fathers dirumuskanmenjadi
suatu tata nilai bagi kehidupan kebangsaan yang lebih untuk Indonesia
yangmerdeka.  Pancasila menjadi produkhistoris
dari konsensus sosial segenap kekuatan sosial politik yang
membentukIndonesia modern tersebut, sekaligus dijadikan pengalaman
empiris dalammenciptakan harmoni di antara perbedaan kepentingan dari
keragaman orientasi.

Nilai-nilai
Pancasila pada praktik pengejawantahannya kemudiansangatlah dipengaruhi
oleh struktur kepentingan kekuasaan politik yang tengahberlangsung.  Pengalaman sejarah politik bangsakita memperlihatkan hal tersebut.  Pancasilapernah
berada pada masa dijadikan suatu instrumen politik untuk
mengakhirifragmentasi dan kekacaubalauan politik eksperimen demokrasi
liberal dalamsistem politik parlementer yang bertentangan dengan
Pancasila yang berlandaskannilai-nilai ke-Indonesiaan.  Dengandemikian,
keluarnya dekrit Presiden 1 Juli 1959 dapat dimaknai sebagai suatuupaya
politik untuk mengembalikan prinsip permusyawaratan yang merupakan
nilaiprinsipal dalam Pancasila dan UUD 1945. Dalam
perjalanan sejarah selanjutnya, Pancasila harus berdialektikadengan
interpretasi yang dilakukan oleh kekuasaan Orde Baru. Komitmen
untukmelaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen
pada realitasnyakemudian justru menjadi jargon dan idiom politik
politik belaka.  Kita menyaksikan realitas adanya keretakanantara sistem nilai ideal dengan pengalaman praktis.  Pancasila
bermetamorfosa sebagai ideologicalstate apparatus dalam bentuk doktrin
resmi berupa butir–butir P4 yangdioperasionalisasikan oleh represif
state apparatur dalam forum–forum resmipenataran, litsus negara dengan
berbagai aparatusnya.  Tingkat pemahaman
terhadap butir–butir P4kemudian menjadi ukuran bagi sesuatu yang oleh
negara dianggap sebagai kadarkomitmen terhadap Pancasila.  Persoalanmuncul
bukan pada nilai–nilai ideal yang terkandung dalam P4, namun
terletakpada kesenjangan antara nilai–nilai ideal dalam penjabaran
Pancasila denganpraktek kenegaraan.  Tak hanya
itu,Pancasila pun digunakan sebagai instrumen untuk melakukan penataan
politik yangmuaranya adalah menjaga legitimasi dan stabilitas kekuasaan
rezim yangberlangsung.  Atas nama
Pancasila,penguasa secara sewenang–wenang melakukan tindakan represi
terhadap masyarakatkritis yang dianggap potensial menjadi ancaman bagi
kekuasaan.  Dua realitas penyelewengan
terhadapnilai-nilai Pancasila, yang pertama: adalah bentuk dari praktik
kemalasan bangsauntuk senantiasa mengaktualisasi dan merevitalisasi
nilai-nilai luhur jadi-diribangsa, sebagai elaborasi Pancasila terhadap
konteks aspirasi jaman dan dangenerasi.  Sehingga menjadikan kita tidakpercaya diri dan gamang.  Mengadopsisebuah nilai dengan menirunya mentah-mentah. Bila tanah (baca: ruang) yang mau dipijak saja tidak tahu, langit (baca:jaman) mana yang akan dijunjung.  Kedua: terutamapada praktik penyerderhanaan, yang melahirkan penyeragaman dan orientasi kepadamateri yang bersifat fisik belaka. Proses sebagai nilai penentuan hasil cenderung dibaikan, tak pelak lebihmudah menerima hal yang instan dan cepat saji. Rakyat
dan realitasnya diabaikan perannya sebagai unsur emansipatorisbersama
pemerintah dan negara, untuk menggunakan Pancasila dalam menilai
pembangunanbangsa dan negara.  Pada prinsipnya
keduapraktik penyimpangan, adalah praktik korupsi, terutama terhadap
nilai, yangkini telah melahirkan ketidakadilan, diskriminasi, dan
cenderung menggunakan kekerasandaripada berdialog dan bertoleransi
karena pluralitas masyakat dan budayanya.

Indonesia,kini
memasuki babak lanjut dari perjalanan sejarahnya, masuk pada
tatamasyarakat global yang makin integratif. Berjuta peluang dan
tantangan adadidepan kita.  Perkembangan tehnologi daninformasi memungkinkan kita untuk mengembangkan diri dan memajukan peradabankita.  Namun demikian, ketidaksiapan kitadapat juga menimbulkan permasalahan dalam pergaulan global.  Dalam
konteks ini kita merasakan bahwa dampakglobalisasi yakni liberalisasi
ekonomi dengan praktik korporasi yang tamak,yang pernah dialami oleh
bangsa kita hampir genap empat abad lamanya.  Mulai
era imperialisme kolonial Belandadengan Perseroan Terbatas yang bernama
VOC menancapkan kuku kekuasaanya dikerajaan–kerajaan Nusantara.  Kemudian
hinggaberlangsung pada derajat yang lebih intens ketika pada
pemerintahan yang meriliskebijakan politik dan ekonomi pintu terbuka
terhadap kepentingan modalasing.  Dikeluarkannya
UU Penanaman ModalAsing tahun 1967, membawa Indonesia dalam tata
ekonomi yang dikonstruksi olehpaham kapitalisme-liberalisme secara
lebih dalam.  Pancasila dilupakan sebagai dasar
filosofi kehidupanberbangsa dan bernegara, yang dapat menjadi dasar
penataan, politik, ekonomidan negara.  Liberalisasi
tahap lanjut saatini, berjalan paralel dengan arus gerakan
demokratisasi yang diusung olehgelombang reformasi, implikasinya adalah
semakin terbukanya
ruang untukmengekspresikan kebebasan yang cenderung menjadi anarkhi.  Liberalisasi
melanda seluruh sektor danbidang kehidupan tanpa terkecuali dan
menyeret Indonesia dalam tata duniaglobal tanpa reserve.  Liberalisasi
inidi satu sisi memberikan inspirasi akan tata masyarakat bebas, keluar
daripraktik penindasan dan penjajahan, dari rezim yang hegemonik dan
represif.  Kebebasan ini diyakini dapat
memberikankesempatan untuk menata kehidupan lebih baik sebagaimana
menjadi cita–cita foundingfathers.  Namun
demikian, yang perludikritisi adalah muatan kepentingan neoliberal yang
menyelusup dalam kebebasan inisarat dengan sejumlah kontradiksi yang
tidak sesuai dengan Indonesia Merdekayang kita cita-citakan.  Saat
ini parapemimpin negara kita, seolah kehilangan daya untuk bernegoisasi
dengankepentingan–kepentingan global maupun kepentingan kelompok yang
kerap bertentangandengan kepentingan nasional.  Hal
inimembuat masyarakat bangsa kita mengalami kemunduran kebelakang jauh
seperti yangdicita-citakan Pancasila, dan terjebak dalam berbagai
problematika kebangsaanyang semakin carut-marut, kompleks, dan akut. Dalam alam yang lebih bebas kini, negara tidak lagi mempunyai kemampuanmonopolistik untuk menafsirkan Pancasila. Kini ada ruang yang sama terbuka bagi siapapun untuk menginterpretasikanPancasila dalam suasana demokratis.  ImplementasiPancasila
tidak pada sekedar abtraksi teoritis, tetapi semakin emansipatifberupa
tindakan–tindakan praktis dalam berbagai bidang kehidupan.  Pancasila
tidak hanya sumber etik sosial,tetapi juga sebagai instrumen politik
bagi masyarakat untuk melihat kinerjastruktur kekuasaan yang sedang
berlangsung dan melawan semua bentuk ketidakadilansosial, diskriminasi,
kekerasan dan segala manifestasinya.  Logika yang
memposisikan Pancasila adalahalat kekuasaan harus dibalik dengan
menyertakan nilai–nilai yang tumbuhberkembang dalam masyarakat secara
demokratis, dan kacamata untuk melihat dan memastikankekuasaan telah
bekerja sesuai dengan mandat rakyat.  Pancasila sebagai ideologi nasional,merupakan konsensus sosial yang bersifat final. Konsekuensi
dari hal ini adalah penerimaan terhadap Pancasila secarademokratis
tanpa wacana dan upaya – upaya menyangsikan keberadaanyanya.  Para
pemimpin elit politik yang ada padasupra dan infra struktur politik
memikul tanggung jawab besar untukmengintegrasikan Pancasila dalam
semua dimensi kehidupan dan menjawab seluruhpersoalan yang terjadi dan
dirasakan bangsa kita saat ini.  Oleh karenanya
elit politik harus beranimemutar haluan kembali -Cikar Kanan-Vaya
Condios-, kembali pada Pancasilasebagai pedoman dalam perilaku politik
secara nyata dengan berpijak teguh pada padatiga hal: Pertama, karena
kita adalah negara merdeka, tentunya harus menunjukanmemiliki
kedaulatan.  Kedaulatan yangtidak dinilai karena formalitas batas geografis dan pengakuan politik darinegara lain.  Namun
yang terpenting,memberikan peneguhan rakyat kita sendiri, dengan cepat
dan berani bersikap,tegas dan jelas, pada pengambilan keputusan yang
menyangkut rakyat dannegara.  Kegamangan dan
keragu-raguan,sama saja menyemai sikap oposisi yang selanjutnya anarkis
yang masif gunapemenuhan keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan
rakyat dan negara.  Kedua, di bidang ekonomi yang
seharusnyauntuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,
pengelolaansektor yang menjadi sumber daya ekonomi bangsa
diprioritaskan bertumpu padapotensi bangsa sendiri dan untuk
kepentingan rakyat banyak.  Proses menghadirkan kemampuan berdiri, tidak disederhanakandengan tindakan nasionalisasi aset. Karena
hidup dalam perkembangan dunia yang kian mengglobal, menjadilebih mudah
bila pilihannya pada semakin meningkatkan kemampuan dan keunggulandaya
saing bangsa.  Kemampuan dankeunggulan daya saing pada sumber daya manusia, baik pada produksi, konsumsidan komunikasi.  Ketiga, kekayaan akanragam budaya dan nilai-nilai luhurnya adalah modal bagi kepribadian bangsaIndonesia.  Modal
dasar ini harus semakindikembangkan untuk pemenuhan dan peningkatkan
peran kontributifnya padapengembangan peradaban dunia secara universal. Hal
inilah kenapa Bung Karno, salah satu pendiri negara dan
bangsaIndonesia, menuliskannya kepada kita dengan: ….nasionalisme
kita, adalahnasionalisme yang hidup pada taman sari
internasionalisme… Pancasila harusdiintegrasikan dalam perilaku
sosial maupun politik dan sebagai alat pemersatubangsa disemua dimensi
kehidupan.  Perubahanakan dapat terjadi jika para
pemimpin politik kita dapat memberikan tauladankepada seluruh
masyarakat akan pelaksanaan Pancasila secara murni dankonsekuen.  Bentuk
nyata dari keteladanandan konsistensi pelaksanaan Pancasila ini dapat
dimulai dengan diakhirinyakebijakan–kebijakan yang tidak berpihak
kepada kepentingan rakyat, praktikkejahatan korupsi, ego kepentingan
yang bersifat sektoral, pengutamaanpermusyawaratan sebagai mekanisme
politik dalam menyelesaikan seluruh persoalanbangsa dan menolak seluruh
kepentingan asing yang bertentangan dengankepentingan nasional.  Diakhir pidato iniingin kami tegaskan lagi, Pancasila merupakan ideologi nasional yang bersifatfinal.  Kami
akan secara sungguh –sungguh mengambil posisi untuk menjaga Pancasila
sebagai ideologi nasional danmelawan setiap upaya yang bertentangan dan
subversif terhadap Pancasila.  Demikian kami akhiri pidato ini.  Semoga kiranya Tuhan Yang Maha Kuasasenantiasa memberkati perjuangan kita semua.

Merdeka !!!       

 

About shiellafiollyamanda

"Wish my creation can inspire a lot of people, at least around me."
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s